TUJUH FAKTOR PENENTU

Agar reformasi birokrasi dapat berjalan baik tanpa kehilangan arah, dan  lebih rasio­nal, harus  memperhatikan 7 (tujuh) faktor penentu, yakni:

1. Kemauan dan komitmen politik yang kuat, mulai dari pimpinan tertinggi sam­pai pimpinan instansi terbawah, yang harus  bisa diterjemahkan oleh seluruh aparatur dalam tekad untuk melakukan reformasi;

2. Kesepahaman, yakni kesamaan persepsi, pandangan, dan  cara berpikir setiap apa­ratur, bahwa reformasi birokrasi baru  dijalankan demi meningkatkan kualitas aparatur itu sendiri dan  kualitas hidup ma­syarakat;

3. Konsistensi dan keseriusan,. yang sa­ngat diperlukan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, karena hal itu merupakan proses yang berulang dan  ber­kelanjutan. Konsistensi juga berarti kedi­siplinan untuk menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada;

4. Sistem penunjang, yang diperlukan un­tuk mensukseskan reformasi birokrasi, yakni nomor identitas tunggal (single identi­fication number/SIN), e-government, dan  crimi­nal justice system (CJS);

5. Undang-undang, yang sangat erat kait­annya dengan keberhasilan reformasi bi­rokrasi, tetapi masih ada yang perlu dise­lesaikan. Yakni (1) RUU Pelayanan Publik; (2) RUU Administrasi Pemerintahan; (3) RUU Tata Hubungan Pemerintah Pusat dan  Daerah; (4) RUU Etika Penyeleng­gara Negara; (5) RUU Sistem Pengawasan Nasional; (6) RUU Kepegawaian Negara; (7) RUU Badan Layanan Nirlaba; (8) RUU Kementerian & Kementerian Negara; dan  (9) RUD Akuntabilitas Penyelenggara Ne­gara;

6. Ketersediaan anggaran, agar reformasi birokrasi berjalan rasional diperlukan ang­garan yang memadai;

7. Sistem kontrol yang efektif dari ber­bagai unsur, seperti komisi atau lemba­ga pemantau, organisasi masyarakat atau 'watchdog' dan  mekanisme pelibatan parti­sipasi masyarakat secara aktif.

Sumber: diolah dari  Layanan Publik, Berkala Kementerian Negara PAN,  Tahun III Edisi XX 2007.